JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan upaya pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harus dilakukan tahun ini. Terus melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi, menurut Bambang karena belum juga ada kebijakan jelas terkait pembatasan BBM bersubsidi. Tahun ini, konsumsi BBM bersubsidi terancam kembali jebol melebihi kuota.
"Ada potensi (konsumsi BBM bersubsidi) melonjak ke 50-51 juta (kiloliter), karena pertumbuhan ekonomi terus jalan," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (8/3/2013). Bila disparitas harga makin tinggi antara BBM bersubsidi dan Pertamax semakin tinggi, dikhawatirkan pengguna Pertamax juga bakal 'turun kelas' kembali ke Premium. Dalam kondisi itu, konsumsi BBM bersubsidi bahkan diduga bisa melonjak sampai ke kisaran 52-53 juta kiloliter.
Bambang menegaskan bila pengendalian tak segera dilakukan dan konsumsi BBM bersubsidi dibiarkan melonjak, maka anggaran belanja subsidi akan semakin besar dan mengganggu kesehatan fiskal. Dia memperkirakan setiap peningkatan kuota satu juta kiloliter dari volume yang ditetapkan 46 juta kiloliter, maka anggaran belanja subsidi untuk BBM akan bertambah sekitar Rp 4-5 triliun. "Kami sedang exercise apa yang bisa kami lakukan, salah satunya kombinasi dari (penyesuaian) harga dan non-harga," ucapnya.
Menurut Bambang, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi harus dilakukan juga agar Pemerintah tak lagi bergantung pada impor minyak dan gas. Pengeluaran untuk impor minyak dan gas merupakan penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan 2012. Per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan dalam APBN senilai Rp 202,4 triliun melambung sampai Rp 306,5 triliun, alias realisasi 151,5 persen.
Dari total nilai subsidi tersebut, BBM 'menyumbang' porsi subsidi Rp 211,9 triliun, alias 154,2 persen dari pagu yang ditetapkan Rp 137,5 triliun. Selebihnya adalah untuk subsidi listrik, senilai Rp 94,6 triliun atau 145,6 persen dari pagu Rp 65 triliun. Pada 2012, kuota BBM bersubsidi adalah 40 juta kiloliter, tetapi realisasinya mencapai 45,2 juta kiloliter.
Tahun ini, APBN mengalokasikan pagu belanja subsidi energi Rp 274,7 triliun. Rinciannya, subsidi BBM Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik Rp 80,9 triliun. Asumsinya, volume konsumsi BBM subsidi adalah 46 juta kiloliter. (Heppy Ratna)
Editor :
Palupi Annisa Auliani
Anda sedang membaca artikel tentang
Cegah Kuota BBM Subsidi Jebol, Harus Ada Kebijakan Pengendalian
Dengan url
http://inpobisniskeuangan.blogspot.com/2013/03/cegah-kuota-bbm-subsidi-jebol-harus-ada.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Cegah Kuota BBM Subsidi Jebol, Harus Ada Kebijakan Pengendalian
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Cegah Kuota BBM Subsidi Jebol, Harus Ada Kebijakan Pengendalian
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar