JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom menilai beban pemerintah bisa lebih ringan jika mengambil keputusan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di awal tahun. Sebab, pemerintah bisa leluasa mengalokasikan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian kapan ekonomi global bakal pulih kembali.
Soal berapa kenaikan harga BBM yang wajar, ekonom sepakat angka kajian pemerintah yang sebesar Rp 500 - Rp 1.500 per liter masih masuk akal. Tapi, semakin besar kenaikan, beban anggaran negara makin ringan.
Ekonom Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Latif Adam menganggap kenaikan harga BBM pada awal tahun 2013 lebih tepat. Sebab, kalau harus menunggu pelaksanaan konversi BBM ke gas yang hingga kini belum terlihat kesiapannya, anggaran negara tahun depan bakal semakin jebol.
Tapi, kebijakan ini akan menimbulkan risiko politik yang cukup besar, khususnya bagi partai penguasa yakni Partai Demokrat dan pengikutnya. Sebab, kenaikan harga hanya selang satu tahun menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2014. Tapi, dengan lebih awal menaikkan harga, masih ada kesempatan bagi partai penguasa memoles citra menjelang pemilu.
Ekonom Bank Mandiri, Destry Damayanti, juga mendukung BBM bersubsidi segera dinaikkan. Alasannya, harga minyak Indonesia, yaitu Indonesian Crude Price (ICP) saat ini, sudah mencapai 109 dollar AS per barel. "Lagipula, pada APBN 2013, pemerintah telah diberi keleluasaan untuk menaikkan harga BBM apabila harga minyak mentah sudah berada di atas asumsi pemerintah di APBN," ujar Destry, Minggu (2/12/2012).
Artinya, pemerintah bisa secara independen menaikkan harga. Namun, pemerintah memang harus siap dengan sejumlah konsekuensi, termasuk konsekuensi politik. Ia juga menyarankan agar pemerintah sebaiknya telah siap untuk mengatur subsidi yang dialokasikan hanya bagi warga yang membutuhkan.
Masih ragu-ragu
Pengamat Ekonomi Unika Atmajaya, A. Prasetyantoko menambahkan, angka subsidi tahun depan sebesar Rp 193,8 triliun masih terlalu besar. Kondisi ini mengakibatkan ekspansi anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur makin menciut.
Meski secara hitungan ekonomis dan politis kenaikan harga BBM di awal tahun masih menguntungkan, tampaknya pemerintah masih belum punya putusan. Pemerintah masih ragu meskipun sudah punya dasar hukum yang dan dukungan kuat dari DPR.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana misalnya, masih memberikan jawaban mengawang saat ditanya rencana kenaikan harga BBM tahun depan. "Pricing (ICP) memang akan menjadi signal, dan kemudian berikutnya adalah alternatif atau opsi, kalau bukan BBM yang dinaikkan, opsi apa yang tersedia?" kata Armida pekan lalu.
Dari sisi makroekonomi, dampak kenaikan harga BBM masih terukur. Menurut hitungan Destry, setiap kenaikan harga BBM sebesar 10 persen, dampak terhadap inflasi sebesar 0,5 persen-0,7 persen. Jika pemerintah mengerek harga BBM sebesar 30 persen, tambahan inflasi sekitar 1,5 persen-2,1 persen. Artinya, jika asumsi inflasi di APBN 2013 sebesar 4,9 persen, perkiraan inflasi sepanjang 2013 bakal sekitar 7 persen. Selain itu, "Risiko naik langsung sekali terhadap inflasi jauh lebih rendah," katanya.
Ekonom Indef, Enny Sri Hartati, pilih menyarankan agar kenaikan harga BBM dilakukan secara bertahap. Misalnya, tiap triwulan sebesar Rp 500 per liter.
Jika pertimbangan pemerintah benar agar inflasi tidak terlalu tinggi, bukan lantaran faktor politik, Latif dan Prasetyantoko menyarankan pemerintah memilih waktu-waktu yang secara historis mengalami angka inflasi yang rendah. Misalnya, pada bulanMaret dan April saat terjadi panen raya padi.
Tapi, semua pertimbangan yang sudah di depan mata ini tergantung pada keberanian pemerintah memutuskan. (Farrel Dewantara, Agus Triyono/Kontan)
Baca juga:
Hari Tanpa BBM Bersubsidi Batal
19 Desember, Jatah Premium di Jakarta Habis
2 Desember, SPBU Tak Jual BBM Bersubsidi
BBM Subsidi Akan Dibatasi Rp 100.000 Per Hari?
Ikuti artikel terkait di Topik SUBSIDI UNTUK ORANG KAYA?
Editor :
Erlangga Djumena
