KOMPAS.com - Kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2012 menembus Rp 200 triliun. Angka kerugian dapat lebih besar apabila memperhitungkan hilangnya potensi ekonomi jika infrastruktur terbangun sempurna. Inilah tahun galau infrastruktur, yang diwarnai lebih banyak perdebatan daripada kerja nyata.
Perdebatan terpanas tahun 2012 dimulai awal tahun terkait kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setelah didebat, keluarlah angka Rp 5 triliun bagi revitalisasi 530.000 kendaraan umum. Dijanjikan subsidi pembelian ban, dan suku cadang lain, supaya kondisinya membaik.
Namun, BBM bersubsidi tidak jadi naik per 1 April 2012 sehingga kompensasi, apalagi revitalisasi, dibatalkan. Tanpa membaiknya transportasi umum, mustahil menekan kematian dan kerugian akibat kecelakaan, yang lebih dari 70 persennya menimpa pengendara sepeda motor.
Momentum revitalisasi transportasi umum dan pembangunan infrastruktur lenyap seiring batalnya kenaikan BBM. Parahnya, terobosan disinsentif kendaraan pribadi dengan menaikkan uang muka "diakali" lembaga pembiayaan. Aturan Bank Indonesia per 15 Juni 2012, yakni minimal uang muka sepeda motor 25 persen dan mobil nonproduktif 30 persen, kini sekadar di atas kertas.
"Diperlukan sinyal lebih kuat dari pemerintah untuk membenahi transportasi umum. Apabila infrastruktur lambat terbangun, lakukan terobosan. Kemacetan tak boleh dinilai wajar hanya karena ekonomi tumbuh. Hello, kalau bisa ya jangan macet. Rugi BBM, rugi uang, rugi tak dapat kumpul keluarga," kata Ketua Umum Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Eka Sari Lorena.
Andai lalu lintas diatur lebih baik dan kemacetan dapat diurai, produktivitas angkutan lebih baik. "Lancarnya jalan membantu kami. Terlebih kami harus menghadapi kenaikan upah minimum provinsi (UMP)," ujar Teddy Rusli, Presiden Direktur Sinar Jaya, pemilik salah perusahaan bus terbesar.
Sebulan menjelang tutup tahun, UMP memang melesat. UMP DKI Jakarta tahun 2013 naik 43,8 persen dari tahun 2012 menjadi Rp 2,2 juta. Contoh lain, UMP Jawa Barat 2013 ditetapkan mulai Rp 850.000 (Majalengka) hingga Rp 2,1 juta (Bekasi). Beban produksi pun melambung.
Mirisnya, program pemerintah, seperti bus rapid transit (BRT), tak optimal. "Banyak yang asal jalan," ujar Djoko Setijowarno dari Universitas Katolik Soegijapranata. Optimalisasi BRT hanya terlihat di Solo, Yogyakarta, dan Palembang.
Tahun 2012, perbaikan transportasi hanya pada layanan kereta antarkota. Sistem boarding di stasiun serta pembatasan kapasitas telah sukses merebut hati pengguna walau justru banyak persoalan mendera layanan kereta rel listrik, seperti amblesnya rel KRL di Cilebut, Bogor, Rabu (21/11).
Kita akhirnya sepakat dengan peneliti perkeretaapian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Hidayat, bahwa kesuksesan PT Kereta Api Indonesia (Persero) barulah sebatas komersial. "Apabila ingin kereta api membaik dalam jangka panjang, seriusilah urusan teknis," katanya.
Di perkeretaapian jelas terlihat kegalauan negara ini. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, per 14 Mei 2012, ternyata omong kosong.
Hal itu karena pada APBN 2012 tidak dialokasikan dana perawatan prasarana, bahkan tidak juga dianggarkan dalam APBN 2013. Ketika panjang rel bertambah, dengan dikebutnya proyek rel jalur ganda di pantai utara Jawa, misalnya, lantas dari mana dana pemeliharaannya?
Lambannya KPS
Dari kebutuhan infrastruktur Rp 1.923,7 triliun (angka Bappenas), faktanya pula kemampuan pemerintah pusat hanya 29,1 persen. "Tahun depan jelas butuh akselerasi Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) karena tahun ini, contohnya, minim pembangunan pelabuhan dan jalan tol," ujar Direktur Pelaksana PT Nusantara Infrastructure Tbk Bernardus Djonoputro.
Langkah maju sektor infrastruktur tahun 2012 malah di pengembangan air minum, yang jauh dari sorotan. Beberapa kontrak antar-perusahaan (business to business) ditandatangani dengan PDAM, seperti Bekasi, Tangerang, Makassar, Gresik, dan Lebak.
Satu-satunya ruas tol yang diresmikan tahun ini adalah seksi I Jalan Tol Cinere-Jagorawi pada Jumat (27/1). Panjangnya 3,7 kilometer, hanya lebih panjang 100 meter dari landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Sementara perkembangan proyek jalan tol yang menggembirakan hanya di ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (12,5 km), yang ditargetkan beroperasi Juli 2013. Kesuksesan tol di atas laut itu, sayangnya, belum tentu dapat diduplikasi ke proyek jalan tol lain karena minim pembebasan lahan.
Di sektor pelabuhan, megaproyek Terminal Kalibaru di Tanjung Priok, Jakarta, telah mendapat lampu hijau. Jumat (31/8), Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Sahat Simatupang menandatangani konsesi selama 70 tahun dengan hak memperpanjang selama 25 tahun.
Namun, begitu banyak pekerjaan rumah harus dituntaskan. Mulai dari navigasi, minimnya infrastruktur, hingga sulitnya mengoneksikan soft infrastructure dalam teknologi informasi pelabuhan yang terintegrasi. Dibutuhkan kelegawaan bea cukai dan karantina, misalnya, untuk terhubung dengan sistem teknologi informasi tersebut.
Di sektor transportasi udara, hijrahnya Chief Executive Officer AirAsia Tony Fernandes ke Jakarta adalah penanda strategisnya Indonesia. Tinggal negeri ini mempercepat pembangunan bandara. Tak punya uang bukanlah persoalan sebab tinggal memoles implementasi KPS demi investasi.
Akhirnya, terbangunnya infrastruktur, khususnya transportasi, jangan sekadar dipandang penumbuh ekonomi, tetapi juga pemerataan. Terbangunnya infrastruktur tak sekadar membuat anak negeri tumbuh bersama, tetapi juga hidup bersama tanpa jurang pemisah ekonomi antara barat dan timur, misalnya, yang malah menimbulkan ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi. (HARYO DAMARDONO)
Editor :
Erlangga Djumena
